Political National law to of Islamic law

Abstrak

Politik hukum dua makna saling berkaitan yang tidak dapat dipisahkan, karena politik merupakan suatu strategi untuk menuju pencapaian kekuasaan dengan cara-cara apapun. Sedangkan hukum adalah sarana atau alat digunakan apabila kekuasaan itu tidak dapat mencapai dari tujuan kekuasaan.. Dimana Hukum hakikatnya adalah untuk melindungi individu atau masyarakat dari Tindakan kesewenangan para pemegang kekuasaan dan atau pihak yang melakukan Tindakan ke dholiman, pada akhirnya untuk mendapatkan suatu rasa keadilan dalam berbangsa dan bernegara, dalam pemikiran bahwa negara dalam perkembangan peradapan manusia erat hubunganya dengan agama, hubungan keduanya terjadi transformasi hukum islam dalam perkembangan politik hukum Indonesia, keduanya mengalami pasang surut dengan perkembangan pemikiran manusia tentang fungsi negara dalam kehidupan pribadinya dan sekaligus dalam hubungan Agama dan negara yang di anutnya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Politik Hukum dalam Hukum islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (Library research). Data penelitian era reformasi menggariskan konfigurasi system politik hukum yang berbasis demokrasi. Sistem tersebut menandaskan perlunya menata hukum yang populis dan responsive, tidak represif dan otoriter. Kebijakan-kebijakan regulasi hukum harus mencerminkan aspirasi warga masyarakat/negara.Produk hukum yang dicapai harus menjadi kiblat dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan mencapai tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Substansi hukum dibangun bukan untuk melayani kepentingan elit penguasa, tetapi harus menjadi instrument dan pedoman dalam menata pembangunan hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan lahir bathin.