Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Hukum Perkawinan

Abstrak

Anak yang lahir di luar nikah menimbulkan dilema dalam kehidupan sehari-hari, namun ada pula yang memandang hal ini sebagai standar. Meskipun dibenci dan direndahkan, mereka tetap memiliki sedikit hak sipil dan kesejahteraan karena mereka adalah anak luar nikah, artinya mereka tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah mereka. Lebih jauh lagi, karena ia tidak memiliki hubungan nasab atau ikatan hukum dengan ibunya, yang melahirkannya, anak laki-laki tersebut tidak berhak menerima uang atau warisan dari ayahnya. Oleh karena itu, anak yang belum menikah memiliki banyak hak dan tanggung jawab terhadap orang tua mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perlindungan hukum anak yang lahir di luar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. Hal ini dilakukan dengan mempelajari status hukum mereka berdasarkan hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan mengadopsi perspektif hukum normatif, penelitian ini dilakukan secara deduktif dengan melihat pasal-pasal undang-undang yang mengatur masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, studi ini mengkaji bagaimana satu hukum berkaitan dengan hukum lainnya dan bagaimana penerapannya dalam praktik. Temuan studi menunjukkan bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan darah dengan ibu dan kerabatnya. Akibatnya, anak yang lahir di luar nikah dianggap tidak sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi dapat diakui, tetapi dianggap tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengakuan anak tersebut.